Kementerian PUPR Berhasil Bedah 82.245 Unit Rumah

Bantuan Stimulai Perumahan Swadaya (BSPS)-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berhasil membedah atau meningkatkan kualitas sebanyak 82.245 unit rumah selama tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Hardi Simamora, Direktur Rumah Swadaya yang juga menyebut total anggaran yang digunakan untuk program tersebut sekitar Rp1,116 triliun.

Bantuan Stimulai Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program, bedah rumah tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan tujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. BSPS tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor: 39/PRT/M/2015 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permen PERA) Nomor: 06 TAHUN 2013.

“Setiap penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Rumah Swadaya (PPK-BRS) Wilayah atas dasar usulan yang telah dilakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi (KTP, kepemilikan lahan/tanah, keterangan penghasilan dan lain-lain),” terang Hardi.

Lebih lanjut Hardi menjelaskan, dana BSPS disalurkan melalui rekening peneriman bantuan yang dibuat oleh pihak bank penyalur di kantor pusat Jakarta atas nama setiap penerima berdasarkan SK PPK-BRS. Dana itu pun dibelanjakan bahan bangunan pada toko yang telah ditunjuk oleh penerima bantuan secara berkelompok (Kelompok Penerima Bantuan), sesuai dengan Permen PUPR Nomor:39/PRT/M/2015 pasal 21 angka (1). Jumlah bantuan tersebut dibagi dua, yakni untuk peningkatan kualitas (PK) maksimum sebesar Rp15 juta dan pembangunan baru (PB) maksimal Rp30 juta.

Berdasarkan data penyaluran dan penarikan dana BSPS yang ada, penyaluran bantuan dibagi menjadi tujuh wilayah kepulauan, yaitu Sumatera bagian utara (8.699 unit), Sumatera bagian selatan (7.215 unit), Jawa (32.624 unit), Kalimantan (7.238 unit), Bali dan Nusa Tenggara (6.366 unit), Sulawesi (15.299 unit), serta Maluku dan Papua (4.804 unit).

Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

LEAVE A REPLY