Perumahan Komponen Esensial Warga Jakarta

 

 

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan memberikan perhatian terhadap penyediaan perumahan, karena komponen esensial untuk bisa mewujudkan kebahagiaan warga salah satunya adalah soal ketersediaan rumah yang layak huni. Rumah menjadi tempat awal pembentukan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkarakter.

Dengan demkian pasangan ini berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga ibukota. Salah satunya, penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya. Karena perumahan ini adalah salah satu komponen esensial agar warga bahagia,” kata Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan dalam diskusi media bertajuk “Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian” di Jakarta.

Dia menceritakan saat melintas di kawasan Cakung melihat banyak warga korban penggusuran yang tinggal di bawah kolong jalan tol. Warga digusur tanpa ada surat perintah, tanpa pemberitahuan dan semua prosedur dilanggar. Menurut Anies, warga-warga itu memang bisa tetap bertahan hidup, namun komponen kebahagiaanya mengalami penurunan yang luarbiasa. Oleh karena itu, dia melihat persoalan hunian ini cukup penting.

Berdasarkan data yang dihimpun tim Anies-Sandi, saat ini di Jakarta ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia, merujuk riset Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

Kondisi itu dipicu oleh kenaikan harga lahan di Ibukota yang sangat tinggi mencapai 16 persen per tahun, sementara upah riil pekerja tumbuh di bawah 10 persen. Akibatnya harga rumah di Jakarta tidak lagi terjangkau, sehingga kelas menengah bawah harus pasrah tinggal di pinggiran Jakarta.

“Kita menyaksikan disini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah senditri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan,”ungkap Anies.

Anies ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15 persen. Caranya dengan melakukan re-routing angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga, atau ditambah dengan rute-rute baru.

Melihat isu besar permukiman di Jakarta ada pada dua hal yakni penataan dan penyediaan. Anies-Sandi akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung.

Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan kampong deret dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan.

Anies, mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong. Misalnya beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan ikatan profesi baik IAI maupun IAP untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu.

“Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak,” ungkap dia.

Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 yang terkait investasi rumah susun. Dia menilai perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Diskusi yang dilakukan dihadapan awak media ini dihadiri pembicara lainnta yakni Jehansyah Siregar (Pengamat dari ITB), Koesnindar selaku pencetus MHT Plus dan Kampung Deret, dan Adhamaski Pangeran (Wakil Ketua IAP DKI Jakarta).

Foto : Didan

LEAVE A REPLY