Workshop RUU Arsitek, Mempercepat Langkah Menuju MEA 2015

RUU arsitek

Pada 22 Januari 2015, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional mengadakan Workshop Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek) yang mengambil tempat di Grha Bimasena, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk menggodok materi isi RUU Arsitek agar lebih matang sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Sejumlah arsitek serta perwakilan asosiasi, instansi, dan lembaga terkait diundang untuk memberikan masukan.

Acara ini dibuka oleh Ketua IAI Nasional, Munichy B. Edrees. Dalam sambutannya, Munichy mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota ikatan arsitek Asia (ARCASIA) yang belum memiliki UU Arsitek. Padahal hal ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak tahun 1978, tetapi belum juga terwujud hingga saat ini.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) RUU Arsitek, Bambang Eryudhawan, memimpin jalannya workshop. Banyak masukan-masukan menarik yang diajukan oleh para peserta. Masukan-masukan peserta workshop ini kemudian disinergikan dengan draft RUU Arsitek sebelumnya. Hasil sinergi tersebut lalu diserahkan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dibuatkan legal drafting. Pokja RUU Arsitek selanjutnya akan mengajukan legal drafting ke DPR untuk disahkan menjadi UU Arsitek.

Menurut Bambang Eryudhawan (Yudha), tahun 2015 ini adalah waktunya menggolkan RUU Arsitek. Yudha menambahkan bahwa RUU Arsitek diharapkan dapat menjadi perangkat untuk melindungi profesi arsitek lokal di Indonesia, termasuk hasil karyanya. Ini terkait dengan ‘serbuan’ arsitek-arsitek asing ke Indonesia jika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah dimulai. “Jangan sampai ‘invasi’ arsitek asing mengakibatkan arsitektur di Indonesia tidak membumi. Jangan sampai pula arsitek Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Yudha menutup perbincangan.

Foto: Hafidh Aditama

LEAVE A REPLY